HANYA CATATAN KECIL

Coba kita renungkan, sudah efektipkah sistim Pemilu seperti ini? Partai mengajukan capres/cawapres berdasarkan elektabilitas. Lalu dikampanyekan lagi ke masyarakat untuk dipilih oleh rakyat. Masalahnya : Elektabilitas yang dimiliki capres pun tak menjamin  integritas dan loyalitas kepada rakyat. Dalam kampanye, janji2 para calon kepada rakyat selalu saja semu karena hanya ingin terpilih.  Faktanya, bila sudah terpilih janji tinggal janji,banyak yang tak bisa ditepati. Bahkan pejabat terpilih terkesan menjauh, menjaga jarak dengan rakyat,yang pada waktu kampanye rakyat seolah2  sangat diperhatikan. Politik uang selalu saja terjadi baik  dilakukan oleh tokoh2 masyarakat setempat maupun para petugas partai. Yang dikenal dengan serangan fajar. Karenanya biaya logistik menjadi sangat besar karena kampanye dilakukan diseluruh Ind. Untuk membiayai biaya kampanye,dipastikan para pengusaha besar/ konglomerat ikut campur dalam masalah logistik. Karena partai memang tak memilik...

Saat ini yang punya perwakilan di DPR ada 9 partai. Sementara Golkar, PPP dan PAN sudah membentuk koalisi Indonesia bersatu (IB). Diperkirakan Demokrat akan berkoalisi dengan PKS, tapi perlu 1 partai lagi karena hanya 104 kursi, masih belum memenuhi syarat untuk presidential treyschold. PDIP mungkin berkoalisi dengan Gerindra. Yang masih teka teki adalah Nasdem dan PKB, akan berkoalisi dengan siapa? Koalisi IB  mencapai presidential treyschold (PT )20% jadi sudah bisa mengusung capres dan cawapresnya karena sudah memiliki 148 kursi Yang dibutuhkan oleh PT hanya 115 kursi.Dengan demikian, kemungkinan akan ada 3 poros peserta pemilu,tiga capres dan cawapres. Tapi koalisi IB ibaratnya, mereka sudah menikah  belum menentukan maharnya. Sudah berkoalisi tapi belum membahas siapa capres dan cawapresnya. PDIP bila mengacu pada perjanjian Batutulis dan diplomasi nasi goreng, bila berkoalisi dengan Gerindra, mencapai 208 kursi. Juga sudah bisa mengusung capresnya. Bahkan tanpa Gerindra ...