HANYA CATATAN KECIL

Begitu pula money politik atau uang mahar yang dilakukan oleh partai2 terhadap para calon walikota,caleg cabup,cagub  sangat marak terjadi. Para calon tsb sebelum mengajukan diri jadi peserta walkot, cabup,cagub dan caleg,harus bersedia melakukan transaksi dengan partai untuk kebutuhan logistik,  dengan nominal yang luar biasa besar. Bahkan menurut Bambang Susatiyo yang kini ketua MPR,dulu ketika jadi ketua DPR pun ia  telah mengeluarkan biaya 50 M. "Sekarang mungkin bisa mencapai 100M" kata Bambang Susatyo di podcastnya Abraham Samad beberapa waktu lalu.Bila untuk menjadi caleg saja dulu diperlukan biaya puluhan milyar,bisa dibayangkan  apalagi menjadi cabup, cagub.Sekarang. Maka tak mengherankan bila mereka telah menjadi walikota, anggota DPR, bupati , gubernur, yang ketahuan (masih banyak yang tak ketahuan), harus memakai baju oranye, berurusan dengan KPK dan masuk hotel prodeo karena melakukan perbuatan yang  tak terpuji : korupsi. Ini memang sangat terpaksa...

 Bagaimana keadaannya sekarang setelah reformasi? Telah terjadi perubahan diberbagai bidang secara signifikan.  MPR yang sebelumnya lembaga tertinggi negara,kini tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat presiden melainkan hanya menetapkan. Setelah dipilih oleh rakyat secara langsung ,one man one vote. Begitu pula fraksi ABRI kini ditiadakan dan ABRI dinyatakan netral tak boleh berpolitik. Partai juga tak bisa lagi secara langsung memilih dan mengangkat caleg. Tetapi hanya mengusulkan caleg ke KPU yang selanjutnya dipilih oleh rakyat.  Pemilihan capres dan cawapres dilakukan oleh partai atau koalisi partai yang kemudian diajukan ke KPU untuk dipilih oleh rakyat.  Penerbitan media massa diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat,tak lagi harus memiliki SIT (Surat  Izin Terbit). Kebebasan  berbicara dan menyatakan pendapat warga negara pun dijamin oleh undang2, dstnya2. Masih banyak lagi perubahan yang terjadi. Terlalu panjang untuk  dik...

Itupun kedua partai tsb (PPP dan PDI ) terus menerus di-obok2, diadu domba sehingga dintern partai konflik tak henti2.  Ini tentu dimaksudkan agar partai jadi lemah sehingga tak memperoleh simpati dari rakyat. Yang efek berikutnya,partai tak bisa berkembang dan hanya sedikit memilliki pengikut. Sementara Golkar terus berkembang maju karena para bupati dan gubernurnya harus anggota Golkar. Bahkan pegawai negeri pun (ASN )dipaksa harus masuk Golkar agar pesertanya semakin banyak. Bila tak mau dikenakan sanksi.  Maka taklah mengherankan bila setiap pemilu Golkar selalu menang, sidang MPR selalu menetapkan Suharto sebagai presiden. Karena suara Golkar di DPR/MPR memang selalu terbanyak. Bagaimana mekanisme pendaftaran para caleg baik di Golkar maupun  di partai2 diera orde baru? Seperti telah diutarakan,untuk jabatan kepala daerah dan lembaga2 strategis pemerintah pejabatnya selalu ditunjuk atas restu presiden Suharto. Sedangkan untuk anggota legislatif ditentukan oleh partai...