HANYA CATATAN KECIL

Coba kita renungkan, sudah efektipkah sistim Pemilu seperti ini? Partai mengajukan capres/cawapres berdasarkan elektabilitas. Lalu dikampanyekan lagi ke masyarakat untuk dipilih oleh rakyat. Masalahnya : Elektabilitas yang dimiliki capres pun tak menjamin  integritas dan loyalitas kepada rakyat. Dalam kampanye, janji2 para calon kepada rakyat selalu saja semu karena hanya ingin terpilih.  Faktanya, bila sudah terpilih janji tinggal janji,banyak yang tak bisa ditepati. Bahkan pejabat terpilih terkesan menjauh, menjaga jarak dengan rakyat,yang pada waktu kampanye rakyat seolah2  sangat diperhatikan. Politik uang selalu saja terjadi baik  dilakukan oleh tokoh2 masyarakat setempat maupun para petugas partai. Yang dikenal dengan serangan fajar. Karenanya biaya logistik menjadi sangat besar karena kampanye dilakukan diseluruh Ind. Untuk membiayai biaya kampanye,dipastikan para pengusaha besar/ konglomerat ikut campur dalam masalah logistik. Karena partai memang tak memilik...

 Bagaimanakah peta perpolitikan di Indonesia setelah 2024 nanti? Siapakah yang akan menggantikan Jokowi? Apakah partai koalisi Indonesia maju akan bubar? Koalisi akan berubah? Partai apa saja yang akan berkoalisi dengan siapa? Ada berapa banyak kah capres yang akan maju? Partai apa mengusung siapa? Apakah akan terjadi 1 atau 2 putaran?   Akan terjadi lagikah politik identitas? Apakah situasi nasional akan aman, nyaman, dan reda dari kegaduhan? Atau akan terjadi, terulang lagi polarisasi seperti 2019? Bahkan lebih dahsyat? Sederet pertanyaan muncul, dan bulu ketiak merinding ketika saya akan memulai tulisan ini. Tak begitu mudah untuk menjawabnya, karena selain ini pertanyaan2 sensi, semua politisi akan bilang memang politik itu dinamis,mudah berubah. Ibarat memegang seekor belut. Licin. Sangat licin, jadi sangat  susah untuk dipegang. Saya sendiri tak mengerti kenapa politik itu dinamis. Bukankah yang baik itu yang konsisten dan bisa konsekwen akan apa yang telah diu...

Malam ini tiba2 saya teringat akan kenyataan: direpublik ini, setiap 5 th diadakan pemilu. Rakyat memilih para wakilnya  (DPR ) dan presidennya. Timbul pertanyaan,sudah benarkah dan tepatkah  mekanisme pemilihan seperti itu? Bukankah mekanisme seperti itu hanya memberikan kesan se-akan2 demokratis tapi sebenarnya hanya menghambur-hamburkan biaya. Tapi hasilnya sama sekali tak efektip, tak sesuai dengan biayanya. Pemilu 2019 pemerintah telah menggelontorkan dana 25 trilyun,yang hasilnya hanya  seperti ini : korupsi semakin merajalela,riuh dan gaduh tak henti2,harga2 terus meningkat,dst dst. Pemilu tahun 2024 konon biayanya akan menelan Rp.100 trilyun lebih. Wah! alangkah besar dan akan sangat bermanfaat bila biaya  itu digunakan untuk hal2 yang bisa mensejahterakan rakyat. Sampai disini saya lalu teringat akan idenya seorang filsuf sekaligus juga psikolog bernama Carl Gustav Jung tentang apa yang dinamakannya  Collective Unconscious (ketidak sadaran yang kolektif...

Heboh tentang issue presiden 3 periode atau penundaan pemilu 2024 sepertinya sudah mencapai klimaksnya. Sehingga presiden Jokowi dalam sidang kabinet terbatas dengan tegas dan jelas mengatakan agar para menteri tidak lagi membahas masalah itu. Tampaknya Jokowi terpaksa mengatakan begitu karena selain sudah seringkali menjawab pertanyaan soal itu, ia pun cukup pusing dengan adanya kegaduhan itu.  Jokowi menganggap isue itu akan mengganggu kinerja para menteri yang selalu gaduh,yang saat ini justru sangat dibutuhkan, agar rakyat bisa hidup tenang dalam mengatasi masalah ekonomi. Sepertinya,ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya isue jabatan presiden 3 periode ini dan penundaan pemilu 2024 yang semakin mencuat. Pertama,ada kelompok2 yang ingin terus menerus menikmati "lezatnya" menjadi pejabat atau orang2 yang berkuasa sehingga tak ingin adanya pergantian pucuk pimpinan tertinggi. Ini adalah kelompok orang2 yang termasuk menginginkan adanya statusquo (jabatan presiden 3 per...