Sampai hari ini kita masih menyaksikan betapa sangat rempongnya para politisi yang menjadi pejabat berakrobat serta bermanuver memperjuangkan partai dan calonnya masing2 agar bisa memperoleh kemenangan dalam pemilu.
Wara-wiri dan kasak kusuk mereka kesana kemari terlihat sangat jelas, bahkan sengaja diperlihatkan kepada media massa : betapa sibuknya mereka para pejabat dan politisi berkomunikasi terhadap sesama partai lain dengan melakukan lobi2 politik.
Apa yang mereka lakukan itu tentu saja bertujuan agar masing2 partai bisa meraih,meningkatkan suara elektoralnya, memenangkan partainya dalam kaitannya dengan pemilu 2024 mendatang.
Sah2 saja mereka melakukan itu. Dan itu hak mereka. Akan tetapi para politisi yang sekaligus juga merupakan pejabat publik, yang sedang mengemban tugas dibidangnya masing2, hendaklah selalu ingat dan menyadari, bila terlalu rempong dengan kesibukan politiknya mau tidak mau tentu akan menyita waktu,tenaga serta pikiran mereka dalam melakukan tugasnya.
Sementara tugas dan dedikasi mereka sebagai pejabat publik sangat diharapkan rakyat, agar dalam hal pengadaan barang kebutuhan hidup se-hari2 dan harga2 bisa berjalan dengan stabil.
Menko perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri perdagangan Zulkifli Hasan misalnya,tentu kegiatan dan tugasnya sebagai menteri akan tersita waktunya bila terlalu sibuk dengan lobi2 politik yang sedang mereka lakukan selama ini. Sementara harga2 barang kebutuhan hidup se-hari2 menjelang bulan puasa dan lebaran sudah terlihat merangkak naik.
Perkembangan terakhir, kita juga melihat dan sudah bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil survei, hanya 3 politisi saja yang elektabilitasnya cukup tinggi, dan layak untuk diusung menjadi capres.
Mereka adalah : Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bahkan bisa dipastikan bila Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo yang berpasangan, akan tampil sebagai pemenang bila berhadapan dengan pasangan siapapun, dikarenakan elektabiltasnya yang jelas sangat tinggi.
Begitu pula cawapresnya sudah bisa diperkirakan siapa2 saja yang layak dan bisa diajukan sebagai cawapres. Juga berdasarkan hasil survei mereka adalah : Khofifah Indah Parawansa, Erick Tochir , Ridwan Kamil, Cak Imin dan Sandiaga Uno.
Selain AHY yang berpasangan dengan Anies bila memang koalisi perubahan tak bubar jalan.
Namun,bila Anies ternyata batal jadi capres, dimungkinkan pertarungan akan 2 kubu,all president man,dan politik identitas seperti yang telah terjadi ditahun 2014, 2019, dipastikan tak akan terulang.
Tinggal nanti dihitung secara matematika politik siapa harus berpasangan dengan siapa capres-cawapresnya,agar masing2 pasangan bisa mencapai elektabilitas tinggi sehingga bisa memperoleh kemenangan.
Semua itu sudah bisa dihitung dan diperkirakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa tim survei yang memang kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan reputasi dan keabsahannya.
Lembaga2 survei seperti : Indo barometer, Poltraking, Charta Politika,Cyrus network, Parameter politik, itu adalah lembaga2 survei papan atas yang sudah teruji kebenaran dan keakuratannya.
Hasil survei yang dilakukan secara Quick qount di pemilu2 yang lalu pun telah membuktikan kebenaran, yang hasilnya tak jauh berbeda dengan perhitungan KPU.
Maka,apa yang telah kita peroleh dari hasil lembaga2 survei yang nyata2 ilmiah ini sudah bisa merupakan gambaran yang kelak akan terjadi pada pemilu 2024.
Memang, masih setahun lagi pemilu 2024. Akan tetapi sangat kecil kemungkinan terjadinya perubahan elektabilitas yang drastis dari para kandidat dalam waktu yang sesingkat itu.
Untuk itu para pejabat publik masing2 agar segera kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti biasa. Tidak lagi mem-buang2 waktu dengan percuma.
Dan kepada politisi dan partai yang sudah mengetahui hasil survei tsb, yang belum bisa memenuhi ambisinya, hendaknya sadar diri apa yang telah mereka peroleh dari hasil lembaga2 survei selama ini.
Pertanyaan yang timbul,seperti juga yang dikatakan Sudirman Said ketua tim sukses Anies : kenapa pemerintah takut akan koalisi perubahannya Anies?
Jawabannya sangat sederhana : karena pemerintah tak ingin pembangunan yang sudah menghabiskan biaya yang sangat besar dan sedang dilaksanakan terbengkalai,mangkrak,kembali ke titik nol.
*
Komentar
Posting Komentar