Meski demokrasi hasil nyontek dari negara lain, (karena kita tidak bisa bikin sistim pemerintahan sendiri),itu tidak masalah selama itu baik. Meski banyak yg mengatakan demokrasi di Indonesia masih jelek,tapi sebenar-nya tidak ada masalah dengan demokrasi.
Karena demokrasi itu sendiri abstrak Yang konkrit dan yang jadi masalah adalah para pelakunya, manusianya. Dalam negara demokrasi orang bebas menyatakan pendapatnya dan dijamin oleh undang2.Tapi bukan berarti dinegara demokrasi orang boleh ngomong semaunya, sembarangan dengan seenak perutnya. Tanpa ada batas. Orang bisa memaki-maki, menghina dengan kata-kata kasar yang tak etis, se-olah2 dinegara kita ini tidak ada aturan, tidak ada nilai2 etika dan moral.
Sekarang ini yang terjadi adalah org tak lagi bisa membedakan antara kritik,menghina,masukan, ujaran kebencian,hoax, dengan aspirasi.Padahal, kita orang timur memiliki budaya yang santun.
Tidak. Tidak seperti itu.
Negara didirikan oleh para founding fathers untuk kepentingan manusia. Jadi harus ada nilai2,dan norma2,akhlak, moral, hukum, yang berlaku untuk kehidupan manusia.
Hanya binatang yang tak memiliki aturan, hukum, nilai2,dan etika dalam kehidupannya. Karena itu dunia binatang disebut sebagai hukum rimba.
Tidak terlalu salah juga bila nyontek dari teorinya Montesque ttg : eksekutif, legislatif, yudikatif bila itu memang ternyata baik. Dan sistim demokrasi boleh dibilang lebih baik bila dibanding dgn sistim diktator seperti yg pernah dilakukan Hitler. Atau dibanding dengan Fir'aun, yang segala-galanya ditentukan oleh satu orang Rakyat tak ubahnya robot atau sperti budak belian yang sama sekali tak punya hak dan tak bisa berbuat apa2.
Sejatinya, kedua sistim itu Demokras atau kerajaan pun sebenarnya oke2 saja, kalau pelaku2nya, manusianya,memang baik. Bila pelakunya, manusia2 yang memimpinnya,memang betul2 adil dan sangat memperhatikan sekali kesejahteraan rakyatnya. Karena pada intinya org mendirikan negara adlh untuk kepentingan rakyat. Bukan hny utk kepentingn pemimpin atau kelompok
Tapi faktanya, yg terjadi se-olah2 rakyat jd sapi perah. Pajak dipungut tapi lalu dikorupsi oleh para pejabat. Pejabatnya kaya2 tapi rakyat miskin. (lihat pejabat pajak rata2 sangat kaya).
Padahal,para pejabat, dipilih, diangkat oleh rakyat,tapi yg terjadi : mereka yang jadi juragan, rakyat yg jadi kacungnya. Ini kan aneh,kenapa bisa terjadi begitu?
Masyarakat,rakyat,juga keliru. Tak setuju dengan kebijakan pemerintah,lalu ramai2 demo dijalanan hingga lalu lintas jadi macet dan mengganggu aktivitas lain yg sedang berusaha dan bekerja.
Belum lagi bila anarkis, terjadi huru-hara yang tak terkendali. Akibatnya, semua jadi rugi. Keadaan porak poranda seperti pada 1998 dan tak ada yang bertanggung jawab. Para demonstran tidak tahu, setiap ada demo besar-besaran, pemerintah keluar biaya 200 milyar sehari hanya untuk jaga-jaga agar tidak terjadi anarkis.
Bayangkan : 200 milyar !!
Seharusnya, para demonstran bila tak setuju dengan kebijakan pemerintah, mendatangi DPR dengan tertib, mintakan solusinya karena merekalah wakil rakyat. Tugas DPR antara lain adalah pengawasan. Jadi DPR harus bs menyelesaikan masalah dan memberikn solusi,krn mereka dipilih dan diangkat oleh rakyat.
Bila DPR tak mau atau tak mampu menyelesaikan masalah rakyat, lakukan mosi tidak percaya karena sebagai wakil rakyat mereka harus bekerja,dan memberi solusi. Tidak hanya duduk manis saja.
Begitu pula bila ada sekelompok yang ngebet ingin berkuasa,bikinlah partai, lalu ikut dalam pemilu.Jangan dompleng sana, dompleng sini saja. Karena itu aturan mainnya.
Bila jadi pemenang otomatis berkuasa, dan bisa merubah sistim yang dia mau, karena begitulah menurut konstitusi kita. Bila ingin berkuasa dengan cara anarkis,klasifikasinya makar. Dan makar akan mendapat perlawanan dari aparat. Ditindak tegas.
Itulah logika berpikir sederhana yg seharusnya dimiliki masyarakat kita yang menganut sistim demokrasi. Tanpa harus kuliah hukum tata negara. Sekali lagi,bukan demokrasinya yang salah tapi manusianya, para pelakunya yang keliru.*
oleh : Tek Ko Seng
Komentar
Posting Komentar