Permasalahan Klasik

 Ada satu kenyataan,baik ditingkat pusat,kabupaten atau daerah. Pejabatnya bisa sewenang2 berlaku dan bertindak terhadap rakyatnya.

Sehingga bagi rakyat, apa yang dilakukan oleh pejabat akan terasa sangat memberatkan.Baik secara moril maupun materil.

Dan rakyat  umum biasanya selalu bersikap pasip, pasrah dan nrimo saja apa yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah. 

Misalnya harga toko,kios atau lapak di-pasar2 milik Pemda harga jualnya yang melambung,sehingga tak terjangkau oleh masyarakat pengguna.Terasa sangat memberatkan pengguna.

Pajak yang dikenakan terlalu tinggi. Biaya pendi dikan disekolah,  selain tinggi  juga dikenakan biaya macam2 seperti : uang gedung,uang pagar, (padahal gedung dan pagarnya sudah ada),  uang seragam,uang buku, uang diktat,ulangan dll.

Tapi masyarakat pengguna tak bereaksi dan tak bisa berbuat apa2 selain bergumam dibelakang, dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat  setempat.

Padahal,ketentuan apa- pun yg ditetapkan oleh Pemda setempat,harus diputuskan bersama oleh eksekutif bersama dgn legislatif. Dan tak boleh memberatkan masyarakat.

Karena legislatif adalah wakil rakyat,yang dipilih dan diangkat oleh rakyat. Jadi tidak seharusnya para anggota DPR/DPRD berpihak kepada pengusaha dan memberatkan rakyat.

Seharusnyalah para wakil rakyat itu berpihak pada rakyat,tidak kepada pengusaha. Dan tidak membuat keputusan yang memberatkan rakyatnya. Karena ya itu tadi,mereka bisa jadi anggota DPR/DPRD karena dipilih dan diangkat oleh rakyatnya.

Maka sangatlah tidak logis dan tak  masuk akal bila segala ketentuan yg ditetapkan pemerintah (eksekutif & legislatif)  bila memberatkan rakyat. Begitu pula mahalnya biaya sekolah. Padahal,di sekolah juga selain ada kepala sekolah dan guru2 juga ada dewan orang tua siswa.

Tapi tampaknya dewan tsb pun tak berfungsi dan selalu saja berpihak ke sekolah. Bukan kepada para orang tua siswa.

Para ortu siswa juga tak bisa berbuat banyak thdp segala keputusan yang telah ditetapkan sekolah, meski ada dewan orang tua siswa sekalipun.

Maka pertanyaannya : mengapa hal2 seperti ini bisa dan selalu terjadi? 

Jawabannya sangat klasik : karena tidak ada sikap kritis dan keberanian dari masyarakat pengguna itu sendiri.

Selain adanya  udang dibalik siomay , permainan, pat pat gulipat atau kong-kalikong antara pengusaha, dengan pihak eksekutif dan legislatif.

Inilah sebenarnya sumber utama dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat luas. Apapun masalahnya

Pengusaha menentukan kebijakan finansialnya setelah memperhitungkan beban biaya yang telah dikeluarkannya kepada para pejabat setempat seperti : uang buka pintu, uang tutup pintu, uang  masuk ruang sidang,uang map,uang terima kasih dll

Pertanyaan berikutnya : kenapa para pengusaha tersebut tak menolak macam2 pungli yang biasa dilakukan oleh para pejabat eksekutif dan legislatif ?

Jawabannya juga sangat klasik : karena pengusaha yang kritis dan menolak akan ketentuan yang tak tertulis akan sangat beresiko bagi kelancaran kegiatan profesinya sebagai pengusaha. Jelasnya : sebagai rekanan akan sepi order, dan bisa fatal.

Begitu pula ortu siswa yg kritis, beresiko anaknya akan dititeni oleh gurunya dan ini akan mengaki batkan adanya efek psiko logis bagi siswa dikelas.

Begitulah fakta klasik yang terjadi dimasyarakat,sebagai akibat dari hilangnya daya kritis dan keberanian masyarakat. 

Cuek terhadap persoalan yang terjadi,dan rendahnya kesadaran hak dan kewajiban sebagai masya rakat/warganegara akan beresiko pejabat jadi sewenang2 terhadap masyarakat.

oleh : Tek Ko Seng