Heboh tentang issue presiden 3 periode atau penundaan pemilu 2024 sepertinya sudah mencapai klimaksnya. Sehingga presiden Jokowi dalam sidang kabinet terbatas dengan tegas dan jelas mengatakan agar para menteri tidak lagi membahas masalah itu.
Tampaknya Jokowi terpaksa mengatakan begitu karena selain sudah seringkali menjawab pertanyaan soal itu, ia pun cukup pusing dengan adanya kegaduhan itu.
Jokowi menganggap isue itu akan mengganggu kinerja para menteri yang selalu gaduh,yang saat ini justru sangat dibutuhkan, agar rakyat bisa hidup tenang dalam mengatasi masalah ekonomi.
Sepertinya,ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya isue jabatan presiden 3 periode ini dan penundaan pemilu 2024 yang semakin mencuat.
Pertama,ada kelompok2 yang ingin terus menerus menikmati "lezatnya" menjadi pejabat atau orang2 yang berkuasa sehingga tak ingin adanya pergantian pucuk pimpinan tertinggi.
Ini adalah kelompok orang2 yang termasuk menginginkan adanya statusquo (jabatan presiden 3 periode atau pemilu ditunda).
Kedua, ada yang sudah "kebelet" supaya bisa buru2 jadi RI 1 di republik ini, agar ambisinya yang sudah sangat lama terpendam dan meledak2 bisa segera terrealisir (ini kelompok yang menghendaki adanya pemilu 2024 tetap berlangsung sesuai dengan konstitusi)
Dan ketiga,kelompok opportunis,kemana angin bertiup, tak punya pendirian teguh. Yang penting "nanglu" (yang menang melu). Kelompok seperti ini lebih baik bersikap silence tapi sukses dan tak ada resiko.
Tentu saja ke 3 kelompok diatas tsb mempunyai argumen dan alasannya masing2 yang berbeda2 dalam menentukan pendapatnya. Dan masing2 argumen tsb menurut mereka logic, common sense dan reasonable.
Lantas bagaimana solusinya mengatasi masalah tsb?
Setiap pemilu,kita sudah punya pengalaman menggunakan quick count yang dilakukan oleh lembaga2 survei yang kredibel dengan metodologi survey yang valid dan akurat. Yang hanya beberapa jam saja setelah selesai pencoblosan. Untuk menghitung hasil siapa pemenangnya.
Hasilnya,dari beberapa lembaga survei yang kredibel itu angkanya akurat. Diantara mereka hasilnya tak jauh berbeda, hanya terpaut disekitar nol koma atau 1-2 % saja. Dan terbukti, sesuai,tak jauh berbeda dengan hasil penghitungan KPU yang bisa memakan waktu 1 bl
Tampaknya,cara seperti ini tidak ada salahnya dicoba mengatasi issue ini, untuk bisa lebih meyakinkan dan menenangkan : bagaimana sebenarnya keinginan dari masyarakat luas di republik ini dalam mengatasi masalah yang sangat serius dan crucial.
*
Komentar
Posting Komentar