Politik adalah seni untuk mencapai kemungkinan yang lebih baik.(mantan perdana menteri Jerman Otto Van Bismarck)
*
Tujuan orang berpolitik sangat jelas : untuk bisa mencapai kekuasaan. Karena,setelah berkuasa orang akan bisa melaksanakan apa yang diinginkannya,dicita2kan nya, tujuannya.
Sebab,tanpa kekuasaan tidak mungkin orang akan bisa mewujudkan cita2nya. Karena tak punya kekuatan. Meski punya niat yang luhur : ingin mewujudkan negara yang adil, aman, tentram, damai, sejahtera. Sekalipun.
Dengan kata lain, terciptanya suatu negara yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi, dan titi tentrem kertoraharjo,hanya bisa diciptakan oleh yang berkuasa. Yang belum berkuasa pasti tidak, karena tak memiliki kekuatan.
Meski begitu,kekuasaan juga bisa menimbulkan 2 hal : bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik.Atau malah merusak memperburuk keadaan.
Jerman dibawah Hitler dengan Nazi dan paham fasismenya, dengan otoritas penuh, dia bisa melaksa nakan cita2nya, menguasai Eropah,karena memiliki otoritas kekuasaan mutlak.Terlepas menjadi lebih baik,atau merusak.
Hanya dengan kekuasaan yang mutlak, tujuan seperti itu bisa tercapai. Dengan cara itulah orang akan bisa memaksakan kehendaknya. Tanpa kekuasaan mutlak : no way.
Barangkali itu sebabnya pemerintahan Jokowi terus menerus menghimpun kekuatan,dengan mksud agar program2 yang dicanangkannya bisa berjalan dgn baik tanpa kendala.
Itu sebabnya pula selain kepada PAN, Jokowi pun (seperti yang diakui SBY) pernah pula mengajaknya agar Demokrat ikut serta berkoalisi dgn pemerintah.
Karena Jokowi berpendapat republik ini bisa maju, tampil di kancah internasional bila dilakukan secara gotong-royong.Koreksi memang diperlukan,tapi tanpa harus jadi oposisi.
Tapi apakah betul bila semua partai berkoalisi, bergotong royong tujuan yang luhur bisa tercapai?
Karena,meski pemerintahan Jokowi telah berkuasa,tapi belum mutlak, (meski sudah mencapai 82%). Karena berkoalisi dengan partai2 lain itu sangat rentan sekali akan terjadinya perpecahan.
Karena itu pertanyaannya : meski sudah berkuasa,tapi masih berkoalisi, bisakah dengan kekuasaan seperti itu akn bisa melaksanakan program2nya dengan baik dan lancar?
Jawabannya bisa 2 hal : tidak, karena berkoalisi sangat rentan terjadinya pecah kongsi,seperti yang telah dialami SBY. Bisa ,tetapi dengan syarat,kekuasaan harus mutlak,tidak setengah2.
Seperti telah dikatakan Prabowo kepada bawa hannya setelah jadi menhan dan Sandiaga Uno jadi menteri : "Kekuasaan kita belum mutlak karena masih setengah2".
Ini artinya, karena belum mutlak,masih setengah2, Prabowo masih belum bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mencapai tujuannya, cita2nya.
Agaknya, apa yang telah dikatakan Prabowo benar. Karena selain itu adalah kenyataan, kata2 itu diu - capkan oleh seorang politikus yang memang telah menyadari keadaanya
*
Presiden Jokowi dalam pidatonya pernah mengucapkan : kita harus benci pada produk2 asing.
Kata2 itu diucapkan dengan maksud agar masyarakat kita lebih membeli produk dari dalam negeri sendiri ketimbang produk2 luar negeri. Tujuannya tentu saja utk melindungi para UMKM kita agar keadaannya jadi lebih baik lagi.
Meski ucapan kata benci yang dilontarkan Jokowi berniat baik ternyata dianggap salah, dan telah menimbulkan reaksi dan kritik dari masyarakat. Padahal sebelumnya,terutama ketika pilpres 2019
Jokowi pernah dikritik habis2an dengan kata2 antek asing dan aseng karena kebijakan ekonominya dengan luar negeri seperti dengan China.
Dengan kenyataan ini,kita bisa menyimpulkan : apapun yg dicetuskan oleh seorang presiden karena belum berkuasa mutlak orang bisa bicara apa saja seenaknya untuk mengeritik presidennya.
Karena belum adanya 1 bahasa dalam berjuang. Berbeda dengan bung Karno dalam setiap pidatonya selalu disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh
Apapun yang dikatakannya selalu jadi slogan nasional. Dengan demikian jelas sekali : hanya dengan berkuasa penuh penguasa bisa melaksanakn programnya cita2nya, tujuannya.
Bila belum,sangat sulit sekalipun tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.*
oleh : Tek Ko Seng
Komentar
Posting Komentar